Sumber Pembiayaan UMKMK

Sumber pembiayaan bagi UMKMK dibagi dalam 3 kategori, yaitu pembiayaan dari pemerintah, pembiayaan dari non pemerintah dan pembiayaan gabungan dari pemerintah dan non pemerintah.

Pembiayaan dari pemerintah berasal dari APBN, APBD dan Surat Utang Pemerintah (SUP). Pembiayaan APBN umumnya dalam bent8uk dana bergulir bagi perkuatan modal UMKM melalui koperasi.

Sedangkan pembiayaan dari non pemerintah dibagi menjadi pembiayaan yang berasal dari bank dan non bank. Yang dimaksud lembaga keuangan non bank diantaranya perusahaan pembiayaan dan modal ventura, pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJSK), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJSK) serta dana dari perusahaan swasta yang disisihkan dari pos CSR (corporate social responsibility).

Pembiayaan gabungan antara pemerintah dan non pemerintah, contohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sistem Penjaminan Kredit

Sistem penjaminan kredit menurut beberapa literatur didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk memberikan pengamanan terhadap pengembalian kredit yang disalurkan oleh penyedia dana kredit atau fasilitas pembiayaan lainnya kepada sekelompok calon peminjam, yang pada kondisi perkreditan yang standar, tidak memiliki akses terhadap kredit dimaksud.

Sistem penjaminan kredit di banyak negara pada umumnya diprakarsai oleh pemerintah. Alasan penerapan penjaminan kredit pada dasarnya antara negara yang satu dengan negara yang lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan motivasi kepada perbankan dan lembaga penyedia kredit lainnya untuk menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada usaha atau sekelompok usaha guna peningkatan kegiatan perekonomian negara tersebut.

Mengenal Penjaminan Kredit (Credit Guarantee)

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas tidak terpenuhinya kewajiban keuangan terkait kredit tersebut oleh debitur (penerima kredit).

Penjaminan kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan, sehingga "kredit" itu sendiri harus terlebih dahulu ada. Kredit yang dalam prakteknya mengikat kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit), biasanya dituangkan yang dalam sebuah perjanjian kredit, yaang pada intinya adalah kesepakatan antara debitur dan kreditur atau adanya kredit itu sendiri.

Penjaminan kredit lebih menitikberatkan pada

Prestasi dan Tantangan BPD Selindo

Sebagai segelintir individu yang selama ini cukup “dekat” dengan BPD, maka tulisan dari Majalah Progres Edisi 10/Februari 2010 sangat menggelitik dan menurut saya perlu didokumentasikan.

Sebagai Bank yang dimiliki oleh masyarakat daerah, maka Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan menjadi Regional Champion ke depan. Hal ini menjadi sangat penting dalam momentum pertumbuhan era otonomi daerah dan peningkatan peran bank dalam pengembangan ekonomi masyarakat daerah secara berkualitas.

Beberapa prestasi yang telah diukir oleh BPD Seluruh Indonesia (seluruhnya berjumlah 26 BPD) antara lain adalah

Kredit UMKM & Kendala Agunan

KUCURAN KREDIT UMKM
DAN KENDALA AGUNAN

Oleh: Nina Kurnia Dewi
(Analis Penjaminan Kredit Perum SPU)

Minggu lalu ketika Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, mengunjungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta, disampaikan bahwa pangsa pasar UMKM yang saat ini telah dikerjakan oleh perbankan baru sekitar 30 persen. Belajar dari sejarah terutama di masa krisis beberapa tahun silam dan tuntutan penggairahan kegiatan ekonomi saat ini, maka UMKM merupakan pilihan terbaik untuk menjadi bagian dari strategi bisnis perbankan di Indonesia.

UMKM memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Pada masa sulit sekarang ini, UMKM cukup luwes menyikapi kenaikan BBM dan kenaikan harga faktor-faktor produksi lainnya. Dalam hal ini, walaupun dengan berat hati dan karena tidak ada pilihan lain, UMKM dapat “mudah” menurunkan margin keuntungannya dan menyesuaikan dengan berubahnya harga produksi. Selain itu, UMKM dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengurangi tingginya angka pengangguran di tanah air. Dengan jumlah UMKM yang lebih dari 42 juta unit usaha di seluruh Indonesia saat ini, bila masing-masing menampung satu saja tenaga kerja baru, maka permasalahan pengangguran akan sangat terbantu. Hal lainnya, dengan kemampuan menghasilkan keuntungan rata-rata di atas 30 persen, UMKM merupakan aktor ekonomi tangguh yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut. Bila kemampuan tersebut diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan penerapan manajemen yang baik, UMKM dapat membantu pemerintah untuk menggerakkan sektor riil.

Artikel Kontan Mei 2006

BAGAIMANA MENYIASATI AGUNAN KREDIT
Oleh: Nina Kurnia Dewi*
Anda seorang pengusaha mikro, kecil, menengah atau pengurus koperasi? Masih ingat kapan terakhir mengajukan kredit ke bank atau lembaga penyalur kredit lainnya? Agunan, mungkin menjadi pertanyaan yang sampai sekarang belum Anda temukan jawabannya.
Akses Permodalan Selama ini, para pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi (UKMK) kita umumnya masih sulit meningkatkan kapasitas usaha akibat kurangnya modal. Akses terhadap pembiayaan hingga saat ini masih dianggap sebagai hambatan bagi UKMK untuk dapat tumbuh dan sukses. Bagi sebagian besar UKMK, perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya masih dianggap sangat sulit diakses. Untuk dapat memperoleh kredit, perbankan atau lembaga penyalur pembiayaan lain dianggap masih memiliki syarat yang mengikat dan prosedur yang tidak mudah.

Credit Guarantee, a Solution for SMEs

Economically speaking, the role of small and medium enterprises (SMEs) including micro enterprises and cooperative is very significant in Indonesian economy. This is because SMEs are not only able to react flexibly and sensitively during the period of economic crisis, but also increase competitiveness and expedite the economic growth. Furthermore, SMEs are playing an important social–political role by creating more jobs and helping to distribute income to the poor.

According to the data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, in the year 2000 the number of SMEs was amounting to 38.7 million business units and this number grew very vast that in 2004 the number was about 44 million or 99% from the total number of Indonesian business units. In quantity, the number of the SMEs is such powerful resource for the economic growth. But in reality, this number is not yet supported by excellent capability for further growth and development. This is because generally SMEs have some limitations such as marketing, product development and quality; business management, technological improvement and especially, SMEs are really poor in access to finance.